Sebelumnya Mahkamah Konstitusi pernah menolak pengujian pasal serupa dengan berbagai pertimbangan.

KPU berharap putusan tersebut‎ keluar sebelum masa akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024.

Saiful Mujani menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya sebatas meninjau Undang-undang dan aturan di bawah Konstitusi.

Seleksi ini untuk mencari ‎pengganti Maria Farida Indrati yang akan segera mengakhiri masa jabatannya pada 13 Agustus 2018.

Pemilihan Ketua MK ini kembali dilaksanakan mengingat Arief telah dua kali menjabat sebagai Ketua MK.

Muchtar merupakan terpidana perkara pemberian keterangan palsu di persidangan sengketa Pilkada Empat Lawan dan Palembang dengan terdakwa, Akil Mochtar.

KPK diketahui berulang kali menolak hadir di rapat Pansus Angket lantaran menunggu putusan MK mengenai keabsahan pansus itu.

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad mengatakan, prilaku LGBT bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi.

Fraksi PKS mengaku kecewa dan menyayangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP.