Washington memberlakukan sanksi baru pada Senin (21/9) terhadap Kementerian Kertahanan Iran dan lainnya yang terlibat dalam program senjata dan nuklirnya.

Pegulat itu dieksekusi awal bulan ini setelah dihukum karena penikaman fatal seorang penjaga keamanan selama protes anti-pemerintah pada tahun 2018, media pemerintah Iran melaporkan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas ke-65 Korlantas Polri, sekaligus penyerahan bantuan secara simbolis antara Maya Miranda kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di PRJ Kemayoran, pada Selasa (22/9) kemarin.

Pengumuman itu bertolak belakang dengan pendapat sebagian besar negara anggota PBB, termasuk sekutu AS di Eropa, yang telah menolak kedudukan hukum AS untuk menjatuhkan sanksi internasional.

Orang-orang yang terdaftar di bawah sanksi PBB sebagian besar sudah menjadi sasaran AS dan termasuk kementerian pertahanan Iran dan Organisasi Energi Atomnya.

Bulan lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengupayakan agar sanksi PBB terhadap Iran kembali diberlakukan, agar embargo senjata konvensional ke Iran tidak berakhir pada 18 Oktober.

Tiga pihak Eropa dalam kesepakatan nuklir, Prancis, Inggris dan Jerman  mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil untuk memberlakukan kembali sanksi PBB tidak akan memiliki efek hukum.

Sanksi baru tersebut sesuai dengan upaya Presiden Donald Trump untuk membatasi pengaruh regional Iran.

Negara mana pun yang dianggap menentang Washington akan ditolak aksesnya ke sistem dan pasar keuangan AS.