Muhadjir pun mengusulkan bila perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK.

Menkeu meminta kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri untuk membaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI melangsungkan seminar dan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial’ di Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin-Selasa, 26-27 April 2021. 

Kalangan dewan mempertanyakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang digunakan dalam menentukan subsidi listrik terhadap pelanggan rumah tangga miskin atau tidak mampu yang berdaya 450 watt-900 watt.

Kalangan dewan meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mensinergikan data kemiskinan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKH) Kementerian Sosial (Kemensos).

Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (non-DTKS).

Peran Pusdatin yang ada di masing-masing kementerian kenapa selalu tidak sinkron? Memiliki data berbeda sehingga tidak tercipta sinkronisasi.

Fraksi PKB mendorong kepada pemerintah untuk terus memperbaiki dan meng-update data terpadu kesejahteraan sosial agar program perlinsos dan bantuan sosial lainnya dapat tepat sasaran. Selain itu juga pemerataan pembangunan juga menjadi kunci agar ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar.

Yang harus kita lakukan untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran adalah mengidentifikasi penerima subsidi berbasis data terpadu. Data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan sosial (Bansos), BPJS Kesehatan PBI, atau BLT BBM dapat digunakan untuk menentukan masyarakat yang layak menerima subsidi.