Perkara kepailitan PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari selaku pemilik perusahaan perkapalan tersebut kini bergulir di DPR.

Perkara kepailitan PT Meranti Maritime dan Henry Djuhari kini bergelinding ke Komisi III DPR terkait adanya dugaan persengkongkolan.

Sesuai pasal 234 UU Kepailitan dan PKPU, pengurus atau kurator yang tidak independen dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata.