Gedung KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksan terhadap mantan anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) Nurhasanah terkait kasus suap kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Nurhasanah diperiksa atas kapasitasnya sebagai tersangka dalam suap tersebut.
"Yang akan bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Ali Fikri kepada Wartawan, Rabu (14/10).
Sebelumnya, Nurhasanah sempat dipanggil penyidik KPK dalam kapasitas yang sama sebagai tersangka pada Akhir Juli 2020 lalu. Namun, Nurhasanah berhalangan untuk hadir.
Selain Nurhasanah, KPK juga telah menahan 13 anggota DPRD Sumut untuk periode 2009-2014 dan 2014-2019. Diantaranya, Robert Nainggolan, Sudirman Halawa, Rahmad Pardamean Hasibuan, Megalia Agustina, Ida Budiningsih,
Selain itu, Ahmad Hosein Hutagulung. Kemudian Syamsul Hilal, Ramli, Mulyani, Layani Sinukaban, Japorman Saragih, Jamaluddin Hasibuan, dan Irwansyah Damanik.
KPK menyebutkan, bahwa 14 anggota DPRD tersebut diduga menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara saat itu Gatot Pujo Nugroho. Dimana, uang tersebut untuk memuluskan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012 hingga 2014
Kedua, untuk persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013 dan 2014. Ketiga, pengesahan APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan 2019. Terakhir, untuk menolak penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.
Atas perbuatannya, 14 anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
KEYWORD :KPK Suap DPRD Sumatera Utara
