Ketua DPR, Puan Maharani (tengah)
Jakarta, Jurnas.com - Di Depan Parlemen se Asia Pasifik, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya reformasi struktural peran perempuan.
Menurutnya, perempuan masih menghadapi berbagai kendala dikehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.
”Kita masih melihat adanya kesenjangan gender dalam hal pendapatan, keterampilan, pekerjaan, dan akses. Oleh karena itulah, maka masih diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam rangka memperkuat peran perempuan,” kata Puan, dalam pidatonya di depan peserta Pertemuan Tahunan Parlemen Asia Pasifik (APPF) di Canberra, Australia, Senin (13/1).
Isu kesetaraan gender menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tahunan ke 28 Parlemen Asia Pasifik ( APPF) di Canberra, yang berlangsung dari tanggal 12-16 Januari 2020.
Isu kesetaraan gender secara khusus dibahas melalui mekanisme Women Parliamentarians Meeting yang merupakan inisiatif DPR RI dan secara resmi diakui dalam Rules of Procedure APPF.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Puan yang menjadi perempuan pertama ketua DPR RI berpidato dalam bahasa Inggris selama 6 menit. Selain delegasi-delegasi parlemen Asia Pasifik, Ketua DPR Australia Tony Smith dan Senator Scott Ryan terlihat menyimak pidato ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebelum menyampaikan pidatonya, Puan Maharani mengucapkan dukacita atas musibah kebakaran yang menimpa Australia.
“Saya percaya semua negara dan masyarakat di negara Anggota APPF bersatu untuk mendukung rakyat Australia dalam menghadapi bencana alam yang dahsyat ini," tuturnya.
Dalam pidatonya, Puan Maharani menekankan perlunya reformasi struktural untuk mempromosikan kesetaraan gender, karena banyak hambatan bagi partisipasi perempuan dalam legislasi, peraturan maupun kebijakan.
"Oleh karena itu kita perlu membongkar atau mengubah struktur kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan kualitas hidup yang lebih tinggi," katanya.
Menurut Puan, untuk melakukan reformasi structural menuju kesetaraan gender maka keterwakilan perempuan dalam badan legislatif menjadi sangat penting.
"Bukan hanya untuk mencapai keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di parlemen, namun juga untuk mendorong isu-isu penting yang relevan bagi kaum perempuan, seperti pengentasan kemiskinan, kesenjangan pendidikan, kesehatan, dan akses perekonomian. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah khusus untuk memajukan akses perempuan ke politik," jelas Puan.
Puan menyatakan, Indonesia berada di jalur yang tepat dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Di depan peserta sidang tahunan parlemen Asia Pasifik, Puan menceritakan keterlibatan perempuan Indonesia di dunia politik melalui produk legislasi di dalam UU Pemilu yang menentukan kuota wajib 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif untuk setiap partai politik.
“Saat ini jumlah anggota parlemen perempuan Indonesia mencapai 118 anggota atau 21 persen," katanya.
Di kancah politik, Puan menegaskan Indonesia telah mencatatkan diri dalam sejarah, sebagai negara yang telah mengakui kemampuan seorang perempuan untuk menjadi presiden, ketika Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden pada tahun 2001, sebagai Presiden perempuan pertama di Indonesia.
"Baru-baru ini, saya sendiri juga telah dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat perempuan pertama di Republik Indonesia.”
Puan Maharani juga menunjukan sejumlah UU yang memberikan perhatian pada perempuan: Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran.
"UU itu merupakan regulasi yang menjamin peran perempuan untuk berkiprah dalam politik, jabatan publik, serta Undang-Undang yang melindungi perempuan," kata Puan.
Untuk memberdayakan perempuan, Puan Maharani membeberkan sejumlah kebijaka pemerintah dengan dukungan DPR seperti pengalokasian program dan kebijakan pengarusutamaan gender di 18 Kementerian, yang dapat mengakomodir berbagai kegiatan perempuan di berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, dan sektor-sektor lainnya.
Puan Maharani menegaskan, inti dari pembangunan kesetaraan dan keadilan gender bukanlah meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi, melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki maupun perempuan.
Puan lalu menyitir ungkapan kakeknya tentang peran perempuan dan laki-laki: “laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali.”
Menurut Puan, semangat itu harus ditanamkan bersama dalam membangun dunia dimana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan yang sama.
“Negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal," katanya.
Di akhir pidatonya, Puan mengajak semua anggota anggota parlemen APPF untuk bergabung dalam semangat `Gotong Royong`, bekerja bersama untuk membangun dunia dimana perempuan dan laki-laki dalam harkat, martabat, kemajuan, dan kesejahteraan yang sama.
"Di Indonesia, kami memiliki semangat nasional `Gotong Royong`. Semangat untuk bekerja sama, berkolaborasi, bergerak bersama untuk mencapai tujuan bersama,” ucap Puan menutup Pidatonya.
KEYWORD :Warta DPR Ketua DPR Puan Maharani
