Senin, 24/02/2020 16:09 WIB

Fahira Idris: Sampai Kapan Indonesia Diam Soal Uighur?

Anggota DPD RI Fahira Idris mempertanyakan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, terkait dugaan penindasan Muslim Uighur di Xinjiang, China.

Anggota DPD RI, Fahira Idris

Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPD RI Fahira Idris mempertanyakan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, terkait dugaan penindasan Muslim Uighur di Xinjiang, China.

Menurut dia, sikap tegas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan, bahwa dugaan otoritas China menahan sedikitnya 1 juta etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya secara sewenang-wenang, dan mengabaikan HAM, bukan isapan jempol.

Dia mengatakan, sudah saatnya Indonesia bersuara, bukan karena hanya Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tetapi karena nilai-nilai kemanusiaan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya diduga kuat sedang dinjak-injak.

"Sampai kapan Indonesia terus diam soal Uighur sementara di belahan dunia kecaman terus mengalir. Ini bukan soal mencampuri urusan politik negara lain, tetapi ini soal kemanusiaan yang menembus dan melampui batas-batas negara," ujar Fahira pada Selasa (17/12) dalam keterangan persnya.

"Bahkan harusnya melampaui kepentingan ekonomi Indonesia yang sudah menjadi rahasia umum salah satunya tergantung investasi China. Kita bangsa besar. Suara kita pasti di dengar. Persoalannya sekarang, Pemerintah berani, tidak?" lanjut dia.

Fahira menuturkan, sejak bocornya dokumen penindasan etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi, gelombang protes dan kecaman terhadap dugaan pelanggaran HAM otoritas China terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya dipastikan akan semakin meluas.

Jika Indonesia masih terus diam, bukan tidak mungkin eksistensi Indonesia sebagai negara demokrasi dan berpenduduk muslim terbesar di dunia serta menjunjung tinggi penegakan HAM akan diabaikan bahkan dikucilkan komunitas internasional.

Banyaknya investasi China di Indonesia harusnya dipandang sebagai ketergantungan China akan besarnya potensi ekonomi Indonesia, bukan malah sebaliknya yaitu ketergantungan Indonesia terhadap China.

Dengan begini, Indonesia tidak perlu ragu apalagi takut mendesak China menghentikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang.

Bahkan sebagai negara muslim yang moderat dengan berbagai pengalaman panjangnya, lanjut Fahira, Indonesia harusnya bisa memberi pamahaman terkait Islam kepada China sehingga kebijakan mereka terhadap etnis Uighur dan minoritas muslim lainnya di Xinjiang tidak lagi bersifat represif.

"Indonesia dengan negara manapun yang berinvestasi di negeri ini, sebesar apapun investasi yang mereka gelontorkan, posisinya adalah setara. Kita tidak perlu ragu apalagi takut mengkritik bahkan mengecam negara tersebut jika memang kebijakan negaranya mengabaikan nilai-nilai HAM," tandas dia.

TAGS : Muslim Uighur Xinjiang DPD RI Fahira Idris




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :