Anggota Komisi VI DPR RI, Hendrik Lewerissa
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Hendrik Lewerissa mengatakan perombakan sejumlah direksi dan komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN, Erick Thohir merupakan upaya untuk membenahi perusahaan pelat merah.
Menurutnya, bongkar pasang di tubuh internal sejumlah BUMN dilakukan setelah Erick Thohir mengevaluasi kinerja BUMN.
"Kementerian BUMN dibawah erick tohir saat ini kan sementara melakukan pembenahan ditubuh BUMN. Tentu pembenahan dilakukan setelah melakukan evaluasi kinerja BUMN selama ini," kata Hendrik di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Setelah melakukan pembenahan di jajaran direksi dan atau komisaris, BUMN - BUMN yang tadinya membebani keuangan negara dan atau belum memberikan keuntungan secara maksimal, diharapkan perusahaan pelat merah itu bisa kembali sehat dan bangkit neraca keuangannya.
"Pemerintah atau negara mengharapkan BUMN ini menjadi entitas usaha atau unit usaha yang bisa memberi manfaat yang sebesar-sebesarnya pada negara dan tentu tetap dalam kondisi yang sehat menguntungkan sehingga selain memberi kontribusi yang signifikan pada negara," kata dia.
Apabila perusahaan BUMN itu sudah kembali sehat dan neraca keuangannya menunjukan tren yang positif, tentu akan berimbas ke berbagai sektor, seperti penyerapan tenaga kerja secara besar - besaran.
Selain itu, BUMN yang kinerjanya sehat juga akan berkontribusi besar bagi pemasukan negara lewat Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dari pembagian deviden.
"Itu kan tiga kontribusi BUMN pada negara. Kita tahu betul bahwa sebagai pilar ekonomi bangsa, BUMN ini kan idealnya harus berada dalam kondisi yang sehat dan profit,” ujar dia.
Untuk memastikan kondisi BUMN yang sehat dan profit, Hendrik menilai wajar Menteri BUMN Erick Thohir melakukan upaya pembenahan, Termasuk di PT Pertamina (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Bank Tabungan Negara (BTN) serta PT PLN.
Konsekuensi dari pembenahan itu, lanjut Hendrik, tentu ada perombakan dijajaran managemennya, baik dilevel pengurus maupun pengawas atau komisarisnya.
Meski demikian, Hendrik berpesan agar dalam memilih direksi dan atau komisaris, Erick Thohir benar-benar menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat pula (right man in the right place).
“Nah jadi kita berharap pilihan sumber daya manusia atau figur yang dipandang pantas untuk menjadi nahkoda di PT PLN itu adalah pilihan yang tepat dan tidak salah,” katanya.
Saat disinggung, apakah Mantan Menteri Menkominfo yang juga mantan wakil direktur utama PT PLN, Rudiantara bakal mampu menahkodai PLN, Legislator asal Maluku itu mengaku belum bisa memberikan penilaian.
Sebab, untuk menguji kemampuan, kapasitas dan kapabilitas seseorang tentu butuh waktu. “Kita kan tidak bisa menguji orang itu ketika dia menduduki jabatan dirut, apa parameter kita? Tapi kalau berjalannya waktu dan kemudian dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS, lalu ketahuan ternyata BUMN yang dinahkodai oleh si A atau si B memang benar-benar lebih baik dari manajemen sebelumnya. Itu rasionalitasnya ada disitu,” ujarnya.
Untuk itu, Ketua DPD Partai Gerindra Maluku ini meminta Erick Thohir untuk lebih fokus pada pembenahan di perusahaan BUMN yang sakit.
"Sebaiknya upaya pembenahan itu lebih difokuskan oleh meneg bumn (Erick Thohir) kepada bumn-bumn yang memang ditemukan atau diketahui atau teridentifikasi memang dalam kondisi yang tidak sehat, itu aja dulu yang jadi skala prioritas. Itu aja dulu fokusnya," ujar dia.
KEYWORD :DPR Komisi VI Hendrik Lewerissa BUMN Erick Thohir
