Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo hadir dalam Rapat Kerja (Raker) perdana dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, mengajak seluruh anggota Komisi IV DPR bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan pertanian.
Langkah ini, kata Syahrul, perlu dikakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia.
"Saya berharap kerjasama dengan DPR berlangsung masif. Sebab pertanian adalah sektor yang menjadi kekuatan dan daya tahan sebuah negara," kata Syahrul dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (5/11).
Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menetapkan fokus kerja untuk mewujudkana ketahan pangan, yaitu mengerjakan program prioritas pembangunan pertanian untuk 2020-2024 dan merampungkan satu data pertanian.
"Gimana kami mau kerja kalau datanya saja tidak beres. Saya sudah mendatangi BPS, kemudian Kementerian ATR dan lembaga lain. Saya juga berharap tanggal 1 Desember nanti datanya sudah selesai. Saya kira ini perlu dikawal oleh DPR," katanya.
Kementan Bentuk Gugus Tugas Hadapi El Nino
Setelah data pertanian rampung, Syahrul akan mengaktifkan War Room pertanian yang didesain modern melalui dukungan teknologi digitalisasi. War Room ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persolan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian.
"War Room ini bukan ruang perang secara harfiah. Namun merupakan penamaan untuk perang gagasan atau ruang diskusi atau ruang pengendalian serta update data pertanian," katanya.
Melalui Pelatihan, Kementan Tingkatkan Kompetensi Pengurus P4S menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya
Selanjutnya, program jangka panjang yang akan diterapkan Kementan adalah membangun Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) di seluruh Desa dan Kecamatan. Sistem ini merupakan sistem strategi pemerintah dalam memantau proses pembangunan pertanian, terutama yang berkaitan denhan penyediaan pangan.
"Dalam Kostra Tani ini peranan penyuluh sangatlah penting. Mereka adalah kopassus kita yang memiliki kekuatan intelektual untuk mendorong petani kita maju. Nantinya mereka juga akan dilengkapi dengan sistem pendataan berbasis teknologi informasi," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV Fraksi PDIP, Sudin mengapresiasi paparan program jangka pendek dan jangka panjang Kementan. Ia pun berjanji akan mengawal penyelesaian data pertanian.
"Saya selaku Ketua Komisi IV sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan Pak Menteri. Terutama perihal validasi data. Kalau datanya single pasti lebih valid. Kalau data-data valid, maka dengan mudah kita merancang pola subsidi pupuk yang akan digodok tanggal 18 mendatang," katanya.
Sudin memastikan, DPR juga siap berkolaborasi dengan Kementan untuk membangun semua sektor pertanian ke depan. Ia hanya menyoroti belum berkembangya sektor hortikultura.
"Makanya kita harus saling tukar pikiran, saling diskusi dan komunikasi yang lancar. Sebab masukan dari teman-teman yang biasa di lapangan akan menjadi masukan untuk kita mewujudkan Swasembada," katanya.
Wakil Ketua Komisi IV, Daniel Johan juga menyambut baik gagasan Mentan Syahrul dalam menjadikan data sebagai basis utama pembangunan pertanian Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak agar program kerja di Kementan berjalan sesuai road map yang ada.
"Tentu saja kita sambut baik apa yang akan dilakukan Pak Menteri. Dalam hal ini perampungan data. Saya kira ini harus didukung dan didorong oleh semua pihak agar pertanian kita semakin maju," katanya.
Anggota Komisi IV Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin juga mengapresiasi kebijakan perampungan data di Kementan. Ia mendukung kebijakan itu karena selama ini data Kementan selalu berbenturan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Memang seharusnya program kementan adalah data tunggal. Sebab selama ini kami tidak yakin dengan kebijakan pertanian yang memiliki data berbeda dengan BPS. Yang jelas, kami apresiasi dan kami mendorong agar kementan memiliki data valid," katanya.
KEYWORD :Syahrul Yasin Limpo Komisi IV DPR Data Pertanian
