Gerbang Tani Indonesia memprotes pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, yang menyebut bahwa reforma agraria sebagai penyebab deforestasi.

Komisi IV DPR RI menjadwalkan rapat dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam waktu dekat.

Data penerima manfaat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan, harus diperbaharui sehingga tata kelola program jadi lebih berkeadilan.

Penguatan fungsi penyuluh pertanian dinilai menjadi kunci dalam mempercepat penyaluran program strategis dan meningkatkan serapan anggaran sektor pertanian.

Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya mengembalikan fungsi Perum Bulog sebagai penyangga harga (buffer stock) seperti pada masa Orde Baru.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pengurus KMP se-Indonesia untuk mengambil peluang jadi distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi.

Komisi IV DPR RI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun anggaran 2025.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan secara tegas menyatakan bahwa pangan khususnya beras harus dikelola dengan baik dan adil.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih tingginya tingkat defisit pangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua.