Ketersediaan Energi Tunjang Pembangunan Berkelanjutan

Bali - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong parlemen dunia meningkatkan kerja sama lintas sektor serta melakukan inovasi pada keuangan, teknologi, infrastruktur dan kemitraan untuk memastikan semua orang memiliki akses ke energi berkelanjutan. Akses ke energi bersih, aman dan terjangkau, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Ketersediaan energi seperti listrik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sekaligus menjadi kebutuhan mutlak menunjang pembangunan. Namun, hal ini menjadi tantangan besar bagi kita mengingat ketergantungan pada energi fosil dan pengembangan sumber energi terbarukan masih sangat terbatas," ujar Bamsoet saat membuka World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Rabu (12/9).

WPFSD merupakan wadah pertemuan Parlemen Dunia yang digagas DPR RI sejak tahun 2017. Forum ini secara khusus diselenggarakan untuk meningkatkan peran Parlemen Dunia dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) 2030. Di pertemuan pertama tahun 2017, berhasil merumuskan pembangunan yang inklusif dan merata sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan.

World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang diselenggarakan pada 12-13 September 2018, diikuti sekitar 45 negara. Antara lain Argentina, Bahrain, Bolivia, Iran, Iraq, Jordan, Palestina, Peru, Serbia, Uni Emirat Arab, Venezuela, Kribati, Solomon Island, Tonga, Armenia, Botswana, Egypt, Ghana, Madagaskar, Micronesia, Mongolia, Moroco, Serbia, Timor Leste serta Turki. Pertemuan WPFSD ini membahas topik `Menuju Energi Berkelanjutan untuk Semua`.

Selain itu, ikut serta 5 negara observer yaitu Belarus, China, Nigeria, Papua New Guinea, dan Qatar. Tak ketinggalan, organisasi internasional serta pemerintahan juga turut hadir. Antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly/AIPA, Ernst & Young, Geneva Council for International Affairs and Development/GCIAD, United Nations Environment Programme/UNEP, Westminster Foundation for Democracy/WFD dan Women Political Leader Global Forum/WPL.

"Penetapan Tujuan Pembangunan Global (SDG) dan Paris Agreement mengenai perubahan iklim di tahun 2015 lalu, telah mengidentifikasi energi sebagai salah satu sektor utama bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan. PBB juga telah menetapkan tahun 2030 sebagai target waktu untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern bagi semua," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini menuturkan, permintaan energi semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang terus berkembang. Ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi menimbulkan kekhawatiran mengingat energi tersebut bukan energi yang terbarukan.

"Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Hanya saja sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas," lanjut Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, pemanfaatan energi terbarukan yang masih terbatas disebabkan banyak faktor. Antara lain harga yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan energi fosil, penguasaan teknologi yang rendah sehingga nilai impornya tinggi, keterbatasan dana untuk penelitian, pengembangan, maupun investasi, serta infrastruktur yang kurang memadai.

"Pembangunan berkelanjutan di bidang energi, dalam proses produksi dan penggunaannya, mendukung pembangunan manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat harus terlibat sehingga bisa melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi dunia," tegas Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, energi dan cara menggunakannya harus efisien dan sedapat mungkin terbarukan. Sumber energi terbarukan, seperti angin, matahari dan air, di banyak negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin bisa diubah menjadi keuntungan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan regional.

"Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sudah memulai mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Beberapa diantaranya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 626 unit, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 69 unit dan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) 2 unit. Yang paling terbaru, Presiden Jokowi telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang berlokasi di Sidrap. Kapasitas pembangkit ini 75 Mega Watt (MW)," papar Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menyadari akan banyak tantangan berupa pembiayaan, sarana pelaksanaan, dan inovasi dalam menciptakan kerja sama global maupun regional untuk pengembangan energi terbarukan.

"Karena itulah kita berkumpul disini untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman serta mencari solusi terbaik," pungkas Bamsoet.

Saat membuka forum WPFSD tersebut, Bamsoet juga menandatangani Sampul Hari Pertama (First Day Cover) World Parliamentary Forum on Sustainable Development. Penandatanganan juga dilakukan oleh para Wakil Ketua DPR RI seperti Fadli Zon, Agus Hermanto dan Utut Adianto, serta Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf. Disaksikan Gita Noviandi (Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Filateli Indonesia).

"Penandatangan Sampul Hari Pertama merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan event internasional di Indonesia. DPR RI mempelopori hal ini agar kegiatan WPFSD bisa tercatat dalam lembar memori sejarah Bangsa Indonesia melalui filateli," imbuh Bamsoet.

KEYWORD :

Warta DPR Ketua DPR Bambang Soesatyo

Nadiem di Sidang Pledoi: Kasus Ini Murni Kekeliruan Investigasi

Netanyahu Perintahkan Serangan Udara, Warga Dahiyeh Mulai Melarikan Diri

Barcelona Resmi Datangkan Anthony Gordon dari Newcastle United

Perayaan PSG Juara di Paris Berubah Menjadi Kericuhan

KemenHAM Dorong Layanan Publik Inklusif Lewat Penilaian Kepatuhan HAM

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara