Marlen Sitompul | Jum'at, 22/06/2018 19:30 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Yudha
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha mengapresiasi perjuangan keras Pemerintah Indonesia untuk bisa menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Keberhasilan tersebut mengantarkan kembali Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB periode 2019-2020. Tercatat ini kali keempat Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
“DPR menyambut baik atas hasil yang diperjuangkan Menlu RI di Majelis Umum PBB kemarin. Sebagai mitra, Komisi I mengapresiasi hal itu. Memang sudah sepantasnya Indonesia berperan aktif perdamaian dunia sesuai mandat Konstitusi kita,” papar Satya dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.
Di sisi lain, Satya mengingatkan, hasil tersebut jangan sampai membuat pemerintah jumawa. Menurutnya, dengan memegang peran penting tersebut, pemerintah harus tetap melakukan langkah-langkah strategis di kancah internasional dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia sesuai amanah konstitusi.
Ia juga menambahkan, meski perjuangan garda depan ada di pihak pemerintah, namun andil lobi parlemen juga tak bisa diabaikan. Sebab, kata Satya, dalam setiap kunjungan luar negeri ke parlemen-parlemen negara sahabat, DPR senantiasa menjalankan second track diplomacy untuk meminta dukungan kepada Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.
“Ini bentuk sinergi kesuksesan DPR dan Pemerintah. Kami selalu menyampaikan pesan agar Indonesia mendapat dukungan untuk menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB,” imbuh politisi Partai Golkar ini.
Satya menambahkan, Indonesia mempunyai tugas berat di tengah melemahnya peran PBB di mata internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Meskipun demikian, posisi strategis ini harus dimanfaatkan pemerintah secara optimal dengan menjadi negara yang aktif menyuarakan perdamaian dunia, khususnya isu kemerdekaan Palestina dan terciptanya ketertiban dunia yang selama ini terlibat sengketa dan perang sipil.
“Kita juga harus kritis, termasuk kepada Pemerintah Amerika Serikat agar meninjau ulang aksi mereka yang memindahkan Kedubesnya ke Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya wibawa di mata internasional di tengah turunnya kredibilitas PBB saat ini. Pemegang hak veto khususnya AS justru sering kali secara unilateral tidak mematuhi DK PBB,” tutup Satya.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi I DPR
