Kamis, 20/09/2018 10:20 WIB

Forum Parlemen Dunia Sepakat Tuntaskan Masalah Rohingya

Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon

Jakarta - Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Salah satu poin kesepakatan mengenai kejahatan kemanusiaan terhadap warga muslim Rohingya.

Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim (SDGs & Climate Action), serta upaya menjaga perdamaian (Ending Violence, Sustaining Peace).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Forum Parlemen Dunia menghargai sikap India. Menurutnya, perbedaan dalam forum merupakan hal yang lumrah dan bagian dari dinamika sebuah forum. Terlebih lagi, dalam sebuah forum parlemen, pasti para delegasi mempunyai sikap masing-masing.

"Poin-poin yang lain tidak ada masalah, tapi soal Rohingya mereka keberatan. Tentu kita hargai sikap itu, karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine namun absen dalam pertemuan kali ini," kata Fadli, usai menutup World Parliamentary Forum yang berlangsung pada 06-07 September 2017 di BNDCC, Bali.

Parlemen Dunia menekankan pentingnya perdamaian dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan. Tanpa perdamaian, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Karena itu, secara khusus Deklarasi Bali memuat soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Namun,  India tidak sependapat dengan poin deklarasi yang menyangkut Rohingya.

"Kita sudah sepakati bersama. Sudah masuk dalam suatu Bali Declaration dari 50 parlemen yang hadir disini, kecuali India," kata Fadli.

Lebih lanjut,  Presiden GOPAC ini menyampaikan, Deklarasi Bali akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.

"Tak sebatas itu, Deklarasi Bali yang dilahirkan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development akan dibawa dalam Majelis Parlemen ASEAN di Manila, 15 September 2017 mendatang,” tandas Fadli.

TAGS : BKSAP Kerjasama Parlemen DPR Fadli Zon




TERPOPULER :