Jadi, Pasal 129 itu murni usulan DPR, bukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) atau serikat buruh.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dan selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama

Ini bukan sekadar angka administratif. Ini menyangkut kemampuan negara memastikan siapa warga negaranya dan menjamin hak-haknya

Dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas

DJSN mengungkapkan bahwa baru sekitar 1,8 juta tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

DJSN mengungkapkan bahwa masih banyak jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis belum tercover oleh jaminan kesehatan dan sosial.

Regulasi baru dinilai perlu memberikan kepastian pelindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di wilayah abu-abu.

Komisi IX mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor.

Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.