Hinca Panjaitan menilai pengamanan terhadap infrastruktur strategis negara tidak cukup hanya berpedoman pada aturan setingkat keputusan presiden.

Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolres Metro Jakarta Barat segera bergerak cepat mengidentifikasi dan menangkap para Pungli di Jakbar.

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

RUU Polri dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara.

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan.

Sebagai Presiden yang pernah menjabat, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai Presiden yang saat ini menjabat.

Kita harus melihat ada ekstensi BUP tetap harus menjaga kesehatan regenerasi atau kategorisasi terhadap tiga jenjang yang ada di dalam kepolisian dan 21 tingkat

Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan

Kalau penanganannya hanya berfokus pada penangkapan pelaku tanpa memperbaiki akar masalah ekonomi dan ketimpangan sosial, maka siklus kejahatan terus berulang