DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

PP INI meminta seluruh anggota tetap tenang dan solid di tengah dinamika hukum, menjelang pelaksanaan Kongres XXIV Ikatan Notaris Indonesia di Semarang

Roh utama UU ini adalah menjamin keterpaduan program bantuan sosial, subsidi, dan pembangunan agar tepat sasaran

UU SDI terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Regulasi ini mengatur tata kelola SDI melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, hingga siklus SDI.

Apakah hasil pembahasan RUU SDI dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?

Sanksi diberikan karena diduga melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) memastikan bahwa Kongres INI di Semarang, Jawa Tengah akan tetap digelar pada Oktober 2026 mendatang

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan RUU SDI sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa.

Berdasarkan PP tersebut, hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat langsung menjadi dasar pemidanaan.