Ada beberapa faktor. Pertama, mengikuti pilkada itu berbiaya cukup tinggi. Apalagi praktik money politics dalam pemilihan juga masih tinggi.

Ketua DPR RI menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut.

Putusan MK ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia harus terus berbenah.

Alumni UMMI tidak mesti mencari pekerjaan tapi bagaimana membuka lapangan kerja baru untuk rakyat. Kami di Kemendes siap untuk kerja sama melakukan hal itu

KPK mendalami sejumlah pihak yang menjadi pemodal politik bagi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko saat mengikuti Pilkada 2024.

Pertamina Patra Niaga Regional JBB secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU wilayah Pajampangan

Masukan para akademisi dan NGO terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan bagian penting dari meaningful participation dari publik.

RUU Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Pelaksanaan TKA SD dan SMP merupakan bagian dari strategi asesmen pendidikan nasional, sekaligus memetakan kualitas dan mutu pendidikan