Hingga tahun 2028, PLN menargetkan jumlah entitas usaha dapat dirampingkan dari 44 entitas menjadi 23 entitas guna meningkatkan efisiensi

Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kukar

Pemanggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wajib halal Oktober 2026 ini perlu benar-benar diperhatikan oleh UMKM dan seluruh pelaku usaha besar. Halal ini adalah mandatori nasional yang perlu disukseskan

Komisi VII DPR resmi membentuk Panja Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) guna memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di tengah masyarakat.

Dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai tidak cukup hanya melalui pemberian modal usaha semata.

Komisi VII mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

Komisi V DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perlintasan sebidang usai kembali terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Kemendikdasmen menggandeng sejumlah lembaga dan kementerian untuk memperketat pengawasan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.