Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pemerasan di Kementerian Imipas.

KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Apabila praktik tersebut berlangsung secara sistematis dan dalam kurun waktu yang panjang, maka persoalannya tidak lagi semata-mata berada pada level individu.

Kejagung menduga ada peran dari para tersangka sekaligus mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemberian izin, padahal yayasan itu tidak layak.

Silmy Karim diduga melakukan pemerasan sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi 2023-2024.

Praktik tersebut dilakukan secara terstruktur sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas)

Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan serfikasi K3.

KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA.

KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Simly Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin WNA tinggal di Indonesia.

Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kukar