Dalam hierarki kejahatan internasional, pemalsuan uang dan peredaran uang palsu dikualifikasikan sebagai international infraction.

Komisi VII DPR mempertanyakan sejauh mana efektivitas penerapan SNI benar-benar berdampak terhadap peningkatan produktivitas industri.

Legislator mendorong pemerintah memperluas pendampingan dan akses sertifikasi SNI bagi UMKM agar lebih mudah meningkatkan kualitas dan daya saing produk.

BSN diharapkan dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027. 

Terpidana kasus pemalsuan surat, Alber Dianto diringkus Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti tajam dugaan skandal pemalsuan riset oleh WNI di forum ilmiah internasional.

Komisi VII DPR resmi membentuk Panja Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) guna memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di tengah masyarakat.

Komisi VII mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

Para pengusaha dihadapkan pada dilema antara kebutuhan percepatan mendapatkan Sertificat SNI dengan keberlanjutan kegiatan usahanya.