Komisi XI DPR RI meminta OJK mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih PHK sepihak.

BNI dan Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan dan Perpajakan Digital bagi UMKM

Komisi XI DPR mendesak pemerintah memastikan program pembukaan 200 juta rekening massal memprioritaskan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.

Bagi nasabah yang mengalami kasus serupa, terdapat langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan perbankan.

Hal itu disampaikan mantan Kepala PPATK sekaligus ahli hukum perbankan, Yunus Husein saat menjadi ahli di sidang Praperadilan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Dalam kondisi tanggap darurat, BNI hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan yang paling mendesak agar dukungan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak

JK telah memerintahkan industri perbankan untuk melakukan penanganan ketat terhadap tensi kejahatan judi online

Irisan kedua perkara itu terletak pada dugaan keterlibatan sejumlah pihak dari internal BRI.

Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan

Jadi Penghubung Perbankan, BNI Kembangkan Layanan Keuangan Terintegrasi