Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Iman Sukri mendukung langkah pemerintah mengaudit Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menyusul kisruh pembayaran royalti karya musik.

Rencana itu akan dibicarkan dengan para LMK dan LMKN supaya adanya transparansi terkait dengan pembayaran royalti sesuai dengan tuntutan.

Acara hiburan rakyat yang dilaksanakan dalam memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI tidak akan dipungut royalti

Menguatkan ekosistem industri kreatif nasional, PERMENKUM terkait pembayaran royalti musik melalui LMKN

Kasus Ari Bias dan Agnez Mo disinggung dalam diskusi publik bersama LMKN

LMKN membahas metode distribusi royalti lagu dan musik untuk kepentingan royalti para musisi.

Moeldoko menekankan pentingnya LMKN melakukan pembenahan terhadap sistem untuk membangun kepercayaan, terutama untuk Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM)