Harapan Presiden itu bisa diwujudkan oleh kementerian terkait. Namun, realisasinya masih jauh dari target yang diharapkan.

Paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, mengganggu aktivitas sekolah dan bekerja.

Kita menghormati proses demokrasi dan dinamika politik dalam negeri negara-negara sahabat.

Pemerintah tidak bisa tinggal diam dan menyerahkan semua urusan perundungan ini kepada keluarga. Masyarakat, institusi pendidikan, aparat penegak hukum.

Anggota Komisi IV DPR Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur dalam menangani karhutla.

Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita menilai keberulangan bencana di Indonesia tidak hanya dipengaruhi faktor cuaca, tetapi juga lemahnya tata kelola lingkungan.

Pemerintah diminta siapkan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terdampak serta memperkuat perlindungan masyarakat terpapar kabut asap.

Saya ingin bertanya secara terbuka, sampai kapan kita, rakyat Indonesia, akan menghirup asap yang sangat menyakitkan ini?

Peringatan ini diprakarsai secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisi Statistik PBB (UN Statistical Commission).

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat.