Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Kalbar di Propam Mabes Polri.

Penyitaan barang bukti tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA di Ditjen Imigrasi.

Opsi tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Namun, saat ini pihaknya lebih memfokuskan diri pada pendampingan terhadap Silmy Karim.

Budi mengatakan proyek pengadaan yang menyeret dua perusahaan milik pemerintah (BUMN) ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2 triliun.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pemerasan di Kementerian Imipas.

KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juni 2026.

Lahan tersebut merupakan objek eksekusi dan dipastikan tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1419/Labuhan Batu milik perusahaan.

Apabila praktik tersebut berlangsung secara sistematis dan dalam kurun waktu yang panjang, maka persoalannya tidak lagi semata-mata berada pada level individu.

Kejagung menduga ada peran dari para tersangka sekaligus mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemberian izin, padahal yayasan itu tidak layak.

Silmy Karim diduga melakukan pemerasan sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi 2023-2024.