Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak.

Kemnaker memperbarui pola pelatihan pembentukan pejabat fungsional ketenagakerjaan guna memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat

Capaian tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dan patut diapresiasi.

Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan pelaksanaan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch I Tahun 2026

MPR RI Ajak Pelajar Gen Z Jadi Garda Terdepan Melawan Hoaks di Era Digital

BAM DPR RI memandang kepastian hukum menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat sebagai alat untuk memastikan tegaknya keadilan bagi siapapun

Seharusnya PPPK tidak bisa dirumahkan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar gaji PPPK selaku aparatur sipil negara.

Komisi V DPR RI mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait skala prioritas dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Bagi pihak-pihak yang belum memahami teks KUHAP, redaksi KUHAP, kami tambahkan penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang pasal-pasal tersebut.