Peristiwa tragis yang terjadi di dunia perkeretaapian Indonesia baru-baru ini harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.

Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis.

Permasalahan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi krisis sistemik lintas sektor. Namun, penanganannya masih didominasi pendekatan pemenjaraan.

Tanpa langkah konkret, pemulihan akan terus bersifat administratif dan gagal menghadirkan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendorong pemerintah menerbitkan pedoman baru Undang-undang ITE, menyusul kasus yang menimpa Nabilah Afifah

Jaminan sosial adalah hak asasi warga negara. Ini bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Termasuk bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat.

Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus berpihak pada korban.

Legislator PDIP mendorong Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit Daerah Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Kalau datanya tidak benar, negara harus mengeluarkan uang untuk peserta fiktif. Ini bukan angka kecil. Jangan sampai uang rakyat berantakan hanya karena data.