Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN.

Untuk memastikan ketepatan penyaluran bantuan stimulan pemulihan hunian, tim gabungan BNPB bersama pemerintah daerah tengah secara masif melakukan verifikasi

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027.

Mereka menyampaikan aspirasi terkait kondisi saat ini, di mana ada inflasi kemudian dampak global, yang berpengaruh juga pada pelaksanaan Pilkades

BAM DPR RI berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini dan kami dijadwalkan akan segera turun langsung ke Jambi untuk melakukan investigasi dan mediasi di lapangan.

Kami akan melakukan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kemudian mengkoordinasikan aspirasi tadi.

Komisi V DPR menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab dana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan

Berikut ini enam tanaman hias yang bisa diletakkan di luar rumahmu dan tahan dari sinar matahari.