Kita harapkan bahwa LPSK sejajar dengan aparat-aparat hukum lainnya, dalam konteks pemulihan korban dan saksi.

LPSK diperkuat, termasuk dengan kemungkinan pembentukan perwakilan di daerah dan satuan tugas khusus sesuai kebutuhan.

Dalam beberapa rapat, kami mendapat laporan korban harus berpindah hingga empat kali karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan.

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa polemik penyegelan rumah doa POUK Tesalonika di Tangerang.

Perlu keberanian dan dukungan bersama agar setiap laporan pelanggaran HAM bisa ditindaklanjuti dengan baik.

Tanpa langkah konkret, pemulihan akan terus bersifat administratif dan gagal menghadirkan keadilan substantif bagi korban pelanggaran HAM berat.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso memberikan perhatian serius terhadap penanganan kasus penyiraman asam kuat yang menimpa aktivis KontraS.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS

Komisi XIII DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap Aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Serangan terhadap pembela HAM tidak boleh dipandang sebagai kriminal biasa. Ini adalah ancaman terhadap ruang demokrasi kita.