UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan. UU tersebut menekankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan stok pangan dan aksesibilitasnya.

Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen (Myanmar).

PR RI kini kembali diberikan kesempatan menjadi Ketua dan sekaligus tuan rumah bagi pertemuan tingkat tinggi MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 yang akan diadakan pada 20 November 2023.

Situasi dunia saat ini masih dihadapkan pada fragmentasi antar negara, ketegangan dan konflik geopolitik, ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, kriminalitas lintas negara, tren pelambatan pertumbuhan ekonomi global, ancaman perubahan iklim yang semakin berdampak.

Berdasarkan Order of Business, Sidang Paripurna Kedua dalam rangkaian Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA kali ini memiliki 3 agenda utama.

Karena tantangan ke depan ada banyak, seperti green economy, berbagai inovasi trading dan lain sebagainya. Jadi harus dipersiapkan. Kalau kita di DPR salah satunya ini dengan menyiapkan SDM unggul untuk masa depan.

Fadli Zon menekankan pentingya menjaga kawasan ASEAN agar tetap stabil untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat kawasan.

Hal tersebut disampaikan Puan saat membuka Rapat `Young Parliamentarians of AIPA` (YPA) yang menjadi rangkaian dalam Sidang AIPA ke-44. 

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana memimpin Komite Organisasi dalam agenda `ASEAN Inter-Parliamentary Assembly` (AIPA) ke-44.

Jadi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi yang kita dorong, ini kesepakatan sebetulnya sudah disetujui di AIPACODD di Bogor beberapa waktu yang lalu. Jadi kali ini, di Sidang Umum AIPA ini menyetujui, menguatkan, mengokohkan keputusan yang sudah dibuat di AIPACODD.