-
SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST(' threshold ') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST(' threshold ' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 0,10
-
Partai Gelora Usul Parliamentary Threshold 0 Persen
Kamis, 26/02/2026 17:26 WIBPresidential threshold 0 persen merupakan amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024. -
Penghapusan Ambang Batas Tak Selaras dengan Karakter Sistem Presidensial
Senin, 02/02/2026 20:33 WIBParliamentary threshold adalah instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita. -
Ambang Batas Parlemen Dibutuhkan untuk Hadirkan Parpol yang Sehat
Jum'at, 30/01/2026 17:12 WIBSalah satu ciri dari partai politik yang terlembaga adalah partai politik itu memiliki basis akar suara dan ideologi yang kuat. -
Eddy Soeparno Setuju Penurunan Bahkan Penghapusan Parliamentary Threshold: Bentuk Keadilan Demokrasi
Sabtu, 18/01/2025 19:42 WIBEddy Soeparno Setuju Penurunan Bahkan Penghapusan Parliamentary Threshold: Bentuk Keadilan Demokrasi
-
Gerindra Hormati dan Siap Patuhi Putusan MK
Jum'at, 03/01/2025 21:17 WIBSegera setelah ini kami akan mempelajari lebih detail putusan tersebut sebelum kami jadikan acuan dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
-
Putusan MK Bahan Evaluasi DPR untuk Merevisi UU Pemilu
Jum'at, 03/01/2025 19:54 WIBNanti perlu kita pelajari lagi secara lengkap putusannya. Putusan MK kan kasus konkret, Bang. Jadi ini bagus sebagai bahan evaluasi dan penyusunan UU Pemilu ke depan.
-
PPP: Putusan MK Terobosan Demokrasi
Jum'at, 03/01/2025 19:39 WIBIni adalah terobosan demokrasi dan ikhtiar memberikan pilihan kepemimpinan yang semakin banyak untuk rakyat.
-
Eddy Soeparno Sambut Positif Putusan MK: Sejalan dengan Amanat Reformasi
Jum'at, 03/01/2025 12:57 WIBEddy Soeparno Sambut Positif Putusan MK: Sejalan dengan Amanat Reformasi
-
Penghapusan Presidential Threshold, HNW: Konsistensi MK Diperlukan Untuk Demokrasi Yang Lebih Berkualitas
Jum'at, 03/01/2025 11:42 WIBPenghapusan Presidential Threshold, HNW: Konsistensi MK Diperlukan Untuk Demokrasi Yang Lebih Berkualitas
-
Tok, MK Hapus Syarat Ambang Batas 20 Persen untuk Nyapres
Kamis, 02/01/2025 17:10 WIBSyarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan inkonstitusional.
TERPOPULER
-
Mendiktisaintek Beri Pernyataan Tegas Soal Kasus Pelecehan Seksual di UI
-
KPK Telusuri Aset Eks Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan RPTKA
-
Menko Muhaimin Ajak Puluhan Media Homeless Kolaborasi untuk Pemberdayaan
-
KPK Periksa 2 Petinggi Bank Indonesia Terkait Korupsi Dana CSR
-
Menko PM: MBG Penggerak Ekosistem Ekonomi Lokal dari Desa hingga Nasional
-
Kemenhut Diminta Turun Tangan Atasi Penambangan Liar di Banten
-
Gus Salam Temui Menag RI, Ada Pesan Penting Untuk NU
-
8 Negara Asia Telah Larang Penggunaan Vape, Indonesia Menyusul?
