Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekan pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum.

Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara

Pemerintah daerah bersama aparat diminta memperkuat sinergi dan mempercepat upaya pemadaman demi melindungi masyarakat dari dampak kabut asap.

Penyaluran bantuan ini dilakukan secara terarah dengan menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan.

DPR mendorong Kementerian Keuangan segera memanfaatkan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) yang baru disahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak.

Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan bantuan. Kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat berlindung harus diperhatikan

KPK periksa pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Padangsidempuan.

Pentingnya pembenahan secara menyeluruh agar masalah keuangan tidak kembali berulang di masa mendatang.

Kesinambungan transformasi menjadi perhatian untuk memastikan pemulihan bisnis terus diikuti penguatan kondisi keuangan dan operasional perusahaan.

KPK mengultimatum Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.