Politik tidak boleh lagi dipandang sebagai ruang yang terbatas bagi perempuan. Hari ini perempuan harus hadir, bersuara, dan ikut menentukan arah masa depan

Kalau negara tidak menjamin kesejahteraan guru di pendidikan dasar, itu memang bisa disebut tidak memenuhi amanat konstitusi.

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengatakan kehadiran perempuan di parlemen turut membawa perspektif yang lebih lengkap untuk penyusunan suatu kebijakan.

Selama ini, ketentuan itu memang telah dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, tetapi tidak disertai dengan sanksi tegas bagi partai politik

Jangan sampai tujuan meningkatkan keterwakilan perempuan justru berujung berkurangnya pilihan politik masyarakat akibat gugurnya peserta pemilu di suatu Dapil

Karena itu kita mendukung adanya syarat itu, tentunya nanti diatur dengan jelas bagaimana ketika kemudian tidak memenuhi 30 persen itu, gugurnya bagaimana

Saya kira ini positif bagi blueprint kepemiluan kita ke depan yang lebih pro terhadap gender dan kelompok-kelompok yang selama ini menggaungkan isu feminisme

HNW Dukung Pemerintah Adukan Israel ke Mahkamah Internasional

Waka MPR: Literasi AI bagi Penyandang Disabilitas Amanat Konstitusi

Hal tersebut disampaikannya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait pemindahan Ibu Kota Nusantara.