Komisi V DPR RI mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait skala prioritas dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Bagi pihak-pihak yang belum memahami teks KUHAP, redaksi KUHAP, kami tambahkan penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang pasal-pasal tersebut.

Ini kan prioritas di tahun 2026 dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan

Pengerukan sedimen dan material batu yang menutup aliran Sungai Wae Ela juga perlu menjadi prioritas agar fungsi sungai dapat kembali optimal

Jangan sampai dana APBN sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya terkendala karena persoalan perizinan maupun regulasi

Komisi I DPR mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029.

Hakim tingkat banding tetap menguatkan vonis bersalah Marine Le Pen atas kasus korupsi pada 2025, namun memberikan keringanan hukuman.

APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaatnya

PKS memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo atas terbitnya Perpres 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.