Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Kesepakatan DPR RI dengan demonstran terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak boleh berhenti sebagai obat penenang sesaat.

Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong pembahasan RUU Perampasan segera masuk pada perumusan materi muatan dan pasal-pasal konkret.

Mantan Direktur Utama PT PGN periode 2008-2017, Hendi Prio Santoso, dituntut dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp200 juta.

Ini kan prioritas di tahun 2026 dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan

Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017-2019, Bambang Esti Marsono, sebagai saksi pada Selasa, (7/7).

Kita sepakat keadaan tertentu tersebut sehingga menyebabkan bahwa RUU yang sebelumnya belum masuk ke dalam bagian daripada Prolegnas akan dimasukkan ke dalam

KPK menduga terpilihnya konsorsium PT Abipraya-Jaya Abadi KSO sebagai pemenang tender Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019 hanya formalitas.

DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.