Jerman akan menyuntikkan dana tambahan sebesar €20 juta atau Rp404 miliar untuk Sudan pada 2026, dengan komitmen pendanaan lebih lanjut

Masukan para akademisi dan NGO terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan bagian penting dari meaningful participation dari publik.

PDI Perjuangan menegaskan sumber pendanaan program MBG berasal dari pos anggaran pendidikan sebagaimana tertuang dalam regulasi resmi negara.

RUU Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Kami hanya menyampaikan saja sebetulnya apa yang sudah diputuskan oleh DPR. Hari ini penegasan saja agar tidak ada polemik publik yang terlalu jauh.

Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada.

Sampai sejauh ini sih kan belum ada pembahasan soal terkait soal Pilkada itu dan kami di DPR kan terbuka. Semua opsi kan harus dibicarakan.

Menko Yusril Ihza Mahendra menilai pilkada lewat DPRD permudah pengawasan politik uang atau money politics yang selama ini kerap terjadi

Menko Airlangga mengatakan jaminan pendanaan program MBG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya dinilai aman

Kita dengarkan pandangan masyarakat, kita dengarkan pandangan para akademisi, ya, tokoh-tokoh bangsa ormas ya, sehingga pembahasannya secara prosedural.