MAKI meminta Komisi III DPR RI membentuk panja untuk mengusut polemik pengalihan status tahanan rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK.

Panja ini bukan formalitas. Ini bentuk tekanan politik agar kasus ini dibuka seterang-terangnya.

Masukan para akademisi dan NGO terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan bagian penting dari meaningful participation dari publik.

RUU Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Anggota Komisi VI DPR RI menyoroti bagaimana struktur pasar saat ini masih memungkinkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.

Ketegasan ini diperlukan, untuk melindungi Manusia Indonesia dari kembali terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan longsor

Kami hanya menyampaikan saja sebetulnya apa yang sudah diputuskan oleh DPR. Hari ini penegasan saja agar tidak ada polemik publik yang terlalu jauh.

Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada.

Sampai sejauh ini sih kan belum ada pembahasan soal terkait soal Pilkada itu dan kami di DPR kan terbuka. Semua opsi kan harus dibicarakan.

Menko Yusril Ihza Mahendra menilai pilkada lewat DPRD permudah pengawasan politik uang atau money politics yang selama ini kerap terjadi