Komisi III DPR RI akan membentuk Panja untuk mengawasai penanganan tiga perkara dugaan korupsi mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Hukum yang baik tidak boleh tumpul kepada pengendali gelap, tetapi juga tidak boleh membabi buta kepada pelaku usaha yang sah.

Jangan sampai narapidana yang tidak dihukum karena kasus narkoba, justru menjadi pengedar narkoba setelah keluar dari penjara.

HUT ke-80 Bhayangkara diharapkan menjadi momentum bagi Polri memperkuat pelayanan yang humanis sekaligus memahami penerapan KUHP dan KUHAP baru.

Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan mendalami berbagai persoalan pemanfaatan ruang di Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Perpres ini harus menjadi instrumen nasional untuk mempercepat implementasi KUHP dan KUHAP baru melalui penetapan BAPAS

Komisi VII DPR resmi membentuk Panja Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) guna memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di tengah masyarakat.

Kehadiran KUHP dan KUHAP bukan sekadar menggantikan produk hukum lama, melainkan menjadi langkah transformasi dari sistem hukum kolonial.

Pelaku terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.