Pemerintah harus tegas dan segera periksa perusahaan-perusahaan sawit dan minyak sawit lainnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Kementkeu tidak memainkan langgam sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana banjir Sumatera.

Tidak ada perlindungan, baik dari sisi hukum maupun sisi lainnya. Bahkan saya tegaskan, jangan sampai pemerintah hanya memanfaatkan keberadaan para petani.

Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini.

Jangan sampai yang dikorbankan hanya pengecer kecil di lapangan, sementara aktor besar yang mengendalikan distribusi dan permainan harga justru tidak tersentuh.

Diskusi ini menyoroti pengembangan sektor perkebunan seperti kelapa, lada, kakao, kopi, dan komoditas lainnya, khususnya potensi besar kelapa di Kabupaten Lebak

Pemerintah tak kunjung merespon permintaan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementrian Kehutanan, Februari 2026 lalu.

Jika alasan yang digunakan adalah persoalan perang, oke kami terima. Tetapi pertanyaannya, langkah konkret menghadapi dampak gejolak perang ini seperti apa?

Kami berharap percepatan pelaksanaan program dapat terus dilakukan sehingga target-target penguatan sektor pertanian.

Kalau stok terlalu lama tersimpan tanpa manajemen yang baik, risikonya nyata. Bisa muncul kutu, jamur, hingga penurunan kualitas.