Komisi XIII DPR RI memutuskan merekomendasikan konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL) vs warga di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut), untuk `digarap` Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.

Antara lain perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah.

Gerbang Tani Sambut Baik Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Dorong Badan Pelaksana Reforma Agraria

Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal secara serius implementasi penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM yang dipimpin oleh Kemenham serta penyelesaian hukum terkait kepemilikan tanah atau hutan melalui Pansus Konflik Agraria.

Pansus ini merupakan perwujudan usulan dari Ketua Komisi 4, Ibu Titiek Soeharto saat menerima perwakilan petani, Rabu (24/9) kemarin. Sebagai wakil fraksi PDI Perjuangan di Komisi IV, saya mendukung penuh rencana pembentukan Pansus ini.

Artinya bahwa permasalahan konflik lahan ini dengan TNI juga diakui oleh Kementerian Pertahanan. Dan sampai 2017 itu masih, mereka baru mampu menyertifikatkan 67.321 hektare yang sudah bersertifikat sampai 2017. Sisanya artinya belum. Ada yang tidak berkonflik dan belum tersertifikasi, ada yang tidak bisa tersertifikasi karena berkonflik dalam masyarakat.

Dari hasil pertemuan dan apa yg akan disampaikan oleh DPR, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI.

Mengenal 7 Ritual Masyarakat Adat Sihaporas di tengah konflik agraria dengan PT TPL

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, kembali menyoroti konflik agraria yang melibatkan desa-desa di dalam kawasan hutan, termasuk yang berada di Taman Nasional Tesso Nilo.

Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN untuk segera menerbitkan HGU (Hak Guna Usaha) terhadap 150 badan hukum yang sudah memiliki IUP dan mengurus HGU paling lambat pada 3 Desember 2025.