Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan.

Kebijakan ini diambil imbas kenaikan harga avtur nasional per 1 September 2026 mencapai Rp23.315 per liter

Pengaturan lalu lintas dan transportasi perlu dilakukan agar masyarakat yang menyampaikan pendapat tetap mendapatkan ruang, pengguna transportasi tak terganggu

Kementerian Perhubungan memberikan pembebasan tarif 100 persen untuk pengiriman bantuan logistik kemanusiaan menggunakan kapal PT Pelni.

Kemenhub menyiapkan armada transportasi udara hingga laut untuk membantu pendistribusian bantuan bagi korban gempa di NTT.

Komisi V DPR RI menyampaikan usulan agar dilakukan pemisahan antara kapal penumpang dan kapal pengangkut barang atau truk.

Tarif barang dan makanan diatur oleh Komdigi, tarif angkutan orang oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan pelaku transportasi daring ini akan diampu Kemen-UMKM

Layanan tersebut hasil kolaborasi DAMRI dengan Kementerian Perhubungan melalui BPTD Kelas II Jawa Timur.

Komisi V DPR RI mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait skala prioritas dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kemenhub menyampaikan kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada 2027.