Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

Komisi III DPR RI prihatin dan mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut. Ini bukan kejahatan kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi.

Investigasi PBB menyimpulkan bahwa upaya deportasi anak-anak Ukraina sejak invasi skala penuh pada 2022, merupakan bentuk kejahatan perang.

Iwakum mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 21 UU Tipikor terkait ketentuan obstruction of justice.

HNW Ingatkan Presiden Untuk Tetap Konsisten pada Konstitusi

Presidential threshold 0 persen merupakan amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024.

DPR RI menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tetap konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Jaminan sosial adalah hak asasi warga negara. Ini bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Termasuk bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat.