Lestari Moerdijat: Masalah Guru Jangan Dipahami Hanya Administratif Semata

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap dan mengutamakan pendidikan.

Komisi X DPR mendesak pemerintah, dalam hal ini KemenpanRB, BKN, dan Kemendikdasmen untuk bersinergi `menyelamatkan` nasib guru honorer.

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru honorer.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI)

Sekjen Kemendikdasmen Suharti, menjelaskan SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, tentang guru non-ASN atau honorer tak bisa lagi mengajar di sekolah negeri.

Kepala Biro Persidangan I Setjen DPR RI Arini Wijayanti menegaskan disiplin ASN merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme layanan persidangan.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto, menginstruksikan guru besar, dosen, dan peneliti di berbagai perguruan tinggi untuk melakuan riset terkait tanggul laut raksasa

Sudah saatnya pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh. Sistem cluster guru yang ada saat ini, termasuk PPPK dan PPPK Paruh Waktu, perlu dihapus dan dilebur.