Kalau negara tidak menjamin kesejahteraan guru di pendidikan dasar, itu memang bisa disebut tidak memenuhi amanat konstitusi.

Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang. Selain pembangunan fisik, penguatan kapasitas guru

Pemerintah diimbau mengembangkan dan memperkuat biobank riset guna menjawab tantangan pnyakit masa depan. Hal ini disampaikan Guru Besar, Prof. Ria Kodariah

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN.

Percayalah, kami akan tetap memperjuangkan agar guru-guru tetap bisa mengabdi, terutama di wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan guru-guru tersebut

Lestari Moerdijat: Masalah Guru Jangan Dipahami Hanya Administratif Semata

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap dan mengutamakan pendidikan.

Komisi X DPR mendesak pemerintah, dalam hal ini KemenpanRB, BKN, dan Kemendikdasmen untuk bersinergi `menyelamatkan` nasib guru honorer.