Komisi X DPR RI menilai BPS Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar terus memperkuat metodologi statistik.

Pembangunan harus berbasis data yang terukur dan terintegrasi. Kalau datanya tidak sinkron, proses perizinan akan terus lambat

Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan proses izin investasi di Indonesia yang berbelit hingga molor 1-2 tahun. Keluhan tersebut dinilai bukan tanpa alasan.

Ini juga RUU Satu Data Indonesia yang tiap hari mesti kita gas, karena memang sangat dibutuhkan sebagai sentral perencanaan pembangunan nasional.

Saya ingin mengajak para kyai sekalian, untuk ikut memutakhirkan data, ini proses pemutakhiran data, kalau kyai punya santri, santri punya informasi, silahkan

Masyarakat cukup mengunduh aplikasi MyPertamina dan menunjukkan akun yang telah terdaftar untuk mengikuti layanan uji emisi gratis ini

Pramono Anung Wibowo menyebut penambahan sekolah swasta gratis di Jakarta akan diputuskan bersama DPRD DKI Jakarta.

Baleg DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia.

Mendes Yandri mengingatkan, BPD dan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi menyukseskan program prioritas Pemerintah saat ini yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG)