Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti pola penanganan bencana kekeringan di Indonesia yang dinilai masih mengandalkan bantuan darurat.

Di situasi segenting ini, program seperti MBG justru harus menjadi tameng pelindung rakyat. Jangan sampai niat baiknya rusak karena salah kelola di lapangan.

Komisi V DPR menegaskan setiap program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan pentingnya penguatan peran intelijen daerah dalam memitigasi ancaman siber.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pembahasan pagu anggaran kementerian tersebut tidak dapat semata-mata dilihat dari aspek administratif.

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Komisi VI DPR RI ingin memastikan berbagai strategi yang dijalankan PT Pertamina Hulu Rokan berjalan efektif dan mampu meningkatkan lifting minyak nasional.

Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2027.

Saya tentu mendorong bersama agar kasus ini bisa diungkap sesegera mungkin, agar para jemaah bisa dipulihkan kembali kerugian yang dialami dalam kasus ini.

Beberapa kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu, tentunya untuk tata kelola bursa yang lebih baik.