Kalau tidak segera dituntaskan malah bisa memberi kesan negatif terhadap kepastian hukum di Indonesia. Ini yang harus kita hindari

Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset.

Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Komisi III DPR RI menegaskan, masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas.

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan proses penyusunan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur.

Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional untuk memulihkan kerugian negara

Pengurangan terdalam terjadi pada koordinasi dan supervisi sebesar 76,8 persen, pendidikan dan peran serta masyarakat 57,6 persen, serta pencegahan-monitoring

Komisi III menyetujui dan memperjuangkan usulan tambahan anggaran beserta program yang diajukan sebesar Rp44,9 triliun sehingga menjadi sebesar Rp184 triliun

Menurut saya, yang penting adalah bagaimana kebutuhan kelembagaan itu bisa kita lihat secara proporsional dan disesuaikan dengan program yang memang diajukan