Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara.

Saya juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengungkap berbagai indikasi kerentanan dan risiko korupsi dalam pelaksanaan program ini.

Ketika wisatawan asing memiliki daya beli lebih besar akibat kurs yang menguntungkan, pengeluaran mereka untuk akomodasi, kuliner, hiburan hingga produk lokal

Pelaksanaannya harus semakin profesional, akuntabel, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang wajar dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Kolaborasi antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan ini jadi kunci mewujudkan sektor jasa keuangan yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan.

Anggota Komisi IX DPR RI Muazim Akbar menyoroti tingginya praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui wilayah perbatasan Kalbar.

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

Wakil ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap PTS termasuk kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat