Berdasarkan mandat UU PSDK, LPSK harus memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban serta menjamin rehabilitasi sosial jangka panjang.

Skala dan kompleksitas industri sawit sudah jauh berkembang. Tidak bisa lagi hanya diatur lewat Perpres.

Komisi Yudisial menggelar tahap seleksi kualitas bagi calon hakim agung serta calon hakim ad hoc HAM dan Tipikor di Mahkamah Agung.

Ini pembenahan dari hulu dengan pendekatan nonpenal atau preventif, yakni mencegah sebelum kekerasan terjadi.

UU PPRT bukan sekadar kado Hari Buruh, tetapi koreksi atas ketimpangan yang selama ini terjadi.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

Setelah melalui proses panjang selama lebih dari dua dekade, DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Pengakuan hukum ini penting agar hubungan kerja domestik menjadi jelas dan memberikan perlindungan bagi semua pihak.

Pengesahan UU PPRT dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengakuan negara, perlindungan HAM serta keadilan sosial bagi pekerja rumah tangga.