Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya pemenuhan SPM di jalan tol sebagai kewajiban penyelenggara, menyusul masih tingginya keluhan masyarakat dan seringnya terjadi kecelakaan di sejumlah ruas tol.

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Ruas Tol Jakarta–Tangerang–Merak dalam rangka meninjau langsung kondisi lapangan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol.

Inovasi SPM ini, telah terbukti memberikan hasil produksi yang menyamai sistem bercocok tanam yang membutuhkan biaya pemeliharaan. Sayangnya, inovasi petani di Sumbar ini belum didukung pemerintah dengan riset mendalam yang dibiayai negara, sebagaimana dilakukan Tiongkok dengan CAAS-nya.

Komisi V DPR menyoroti berbagai permasalahan di jalan tol mulai dari aspek konstruksi hingga penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dinilai belum optimal.

Komisi V DPR RI menilai bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada jalan tol masih belum optimal.

SPM atau standar pelayanan minimum jalan tol ini juga tidak selesai-selesai kita perdebatkan.  Padahal salah satu kriteria untuk menaikkan tarif tol itu adalah harus terpenuhi dulu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol.

JSHS – SPM segera menempati gedung barunya di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Majelis Masyayikh resmi menerbitkan Dokumen Penjaminan Mutu Pesantren, atau yang dikenal SPM Pesantren yang akan menjadi acuan induk penjaminan mutu

Pemda diminta mengalokasikan anggaran pada APBD serta ikut dalam mengawal penerapannya di lapangan sehingga semua masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dapat terlayani sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan

Nizar mengingatkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)