Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti masih maraknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Dalam proses wawancara yang dilakukan KBRI Pnom Penh, terdapat dugaan kuat mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui cara penipuan, ancaman denda dan penyekapan.

Menurut Gus Menteri, jika SDGs Desa dapat terlaksana dengan baik, maka tidak akan ada lagi pekerja migran asal Indonesia yang tidak memiliki skil.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Satgas Penanggulangan Covid-19 untuk mengantisipasi kepulangan pekerja migran dari luar negeri saat Idul Fitri 1442 H.

Kesiapan secara fisik dan pengetahuan teknis, ujar Rerie, terkait kebijakan yang diberlakukan pemerintah harus benar-benar dipahami para petugas di lapangan.

Untuk meminimalkan masyarakat terbujuk rayu calo, kata Menaker Ida, Kementerian Ketenagakerjaan telah menghadirkan program Desmigratif di daerah kantong PMI.

Kalangan dewan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri.

Dari total 158 PMI tersebut, sejumlah 35 ABK sempat tertahan selama 5 bulan di Majuro, Marshal Island seusai menyelesaikan kontrak kerjanya di kapal ikan berbendera Republik Rakyat Tiongkok.

Omnibus Law kemudian mengganti SIP3MI dengan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Bukan tanpa alasan, menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, penyelesaian diperlukan agar tidak menambah angka pengangguran di Indonesia.